nusakini.com-- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menyatakan sinergi sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan. Sinergi dalam hal ini dapat berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maupun sebaliknya. "Sinergi bisa top down bisa bottom up, ini peran assesment DPRD Kabupaten/Kota, masyarakat pemerhati, LSM harus diberi ruangan untuk mensinergikan program dan kegiatan pembangunan supaya fokus, jangan terlalu banyak", ungkap Wamenkeu pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Hotel Eastparc Yogyakarta pada Selasa (6/3). 

• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
• Ini Komitmen Pemerintah Percepat Ekspor Produk Sawit
• LPEI Kenalkan Produk Mitra Binaan pada Pameran Road to G20 Bali

Wamenkeu menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi DIY lebih dari rata-rata nasional, namun demikian gini ratio Provinsi DIY masih di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2017 terdapat 209 program serta 2.456 kegiatan pada Provinsi DIY, sedangkan di Indonesia rata-rata setiap daerah sekitar terdapat 150-600 kegiatan. 

"Kalau terlalu banyak programnya, kegiatannya, seperti hujan gerimis, panas tidak dingin tidak, dibagi rata, tidak jadi apa-apa", jelas Wamenkeu menyoroti efektivitas dari pelaksanaan program. 

Wamenkeu mengharapkan agar Musrenbang DIY dapat menjadi role model bagi daerah lain, ada sebuah gebrakan yang baru yang menjadi nilai tambah. Sebagai informasi, Musrenbang DIY yang merupakan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 diikuti oleh sekitar 250 peserta yang berasal dari wakil kabupaten di Provinsi DIY, DPRD, perangkat pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).(p/ab)